Bab II Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

Setelah menyelesaikan Bab I saatnya kita meluncur cus ke Bab II. Bab ini membahas pengetahuan mengenai demokrasi sebagai upaya menuju masyarakat madani. Materi ini sebenarnya mudah dipahami karena kita hanya diminta memahami apa itu demokrasi dan masyarakat madani. Gak terlalu penuh dengan istilah memusingken kepala, macem kaula atau parokial. Sebenarnya. Cuma ya itu, siswa sering gak fokus. Sibuk mikir yang belum waktunya mereka pikir, misalnya ntar pacaran di mana ya? Duh, mana uang saku udah mepet. Pemikiran gak penting dan terlalu dini. Sekarang mah saatnya belajar, bukan yang lain. Arraseo? :) 

Baik! Mari kita lanjuut!

Standar Kompetensi: 

Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani.

Kompetensi Dasar: 

1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani. 

3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan             reformasi. 

4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

Apersepsi

 Pada awalnya negara-negara di dunia menganut sistem budaya otoriter                             (monarki/feodal).

 Dalam sistem budaya otoriter, rakyat menjadi objek pelaksanaan kekuasaan sehingga         rakyat menderita. 

 Kemudian muncul gagasan dari para ahli politik mengenai demokrasi.

 Ciri negara demokrasi

1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

2. Menjunjung tinggi hukum. 

3.Tunduk pada kemauan orang banyak tanpa mengabaikan orang minoritas.

• Demokrasi akan kuat apabila bersumber pada kehendak rakyat.

 Dalam perkembangannya ada beberapa jenis demokrasi : Demokrasi ekonomi,                   demokrasi kebudayaan, dll.

Pengertian Demokrasi 

 Demos : rakyat

 Kratos/Kratein : kekuatan

Artinya: Rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Dari, Oleh, dan Untuk rakyat.

 Moh. Hatta menyatakan bahwa demokrasi sebagai sebuah pergesaran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. 

 Abraham Lincoln : Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

 Giovanni Sartori : Demokrasi adalah suatu sistem yang ditandai dengan seseorang tidak bisa memilih dirinya sendiri, mengidentifikasi dengan kekuasaannya, dan tidak dapat merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat. 

 Dalam sistem demokrasi posisi rakyat sama di mata hukum dan pemerintahan. 

 Rakyat memiliki kedaulatan yang sama. 

 Hukum yang tidak berlaku bukan menunjukkan demokrasi, tetapi anarki. 

 Ciri utama sistem demokrasi

 Tegaknya hukum di masyarakat.

 Diakuinya HAM

o Demokrasi tidak akan efektif apabila tidak ada penyokongnya, yaitu berbagai elemen politik seperti parpol, lembaga pemerintahan, dan tentu saja rakyat. 

Pemikiran tentang demokrasi 

 Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan.

 Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. 

 Keputusan bersama dapat memiliki kadar ketepatan dan kebenaran lebih efektif karena keputusan diambil yang terbaik. 

 Dalam masyarakat akan selalu ada masalah. Oleh karena itu, paham yang dianut akan menentukan cara untuk mengatasi masalah. 

 Tujuan demokrasi adalah memanusiakan masyarakat secara fungsional, penuh rasa kebersamaan, dan tanggung jawab. 

Pembatasan Kekuasaan

 Pelu adanya pembatasan kekuasaan dalam demokrasi (rule of law)

 Pengakuan hak asasi manusia

 Pemisahan kekuasaan (trias politika)

 Pemerintah menurut hukum

 Peradilan administrasi dalam perselisihan

 Ketentuan rule of law

 Supremasi hukum

 Equlity before law (kedudukan sama di mata hukum)

Rule of law meliputi

 Jaminan hak individu secara konstitusional.

 Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.

 Pemilihan umum yang bebas. 

 Kebebasan mengemukakan pendapat. 

 Kebebasan berserikat dan beroposisi. 

 Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).

 Menyelesaikan konflik secara damai. 

 Menjamin perubahan sosial secara damai. 

 Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, damai, terbuka, tanpa                 paksaan. 

 Menghargai kaum minoritas.

 Mengakui keanekaragaman secara wajar. 

 Menjamin tegaknya keadilan. 

Kriteria Lembaga Negara demi Tegaknya Demokrasi

 Pemerintah yang bertanggung jawab, bersih, dan berdedikasi tinggi. 

 Perwakilan rakyat yang benar-benar mewakili rakyat. 

 Keberadaan organisasi sosial sebagai penghubung sosial.

 Pers yang bebas dan terbuka untuk umum. 

 Lembaga peradilan yang indepeden. 

Ciri-ciri negara demokrasi 

 Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah.

 Pemberian perlindungan bagi masyarakat. 

 Kebebasan pers. 

 Menghargai hak-hak minoritas dan perorangan. 

Prinsip-Prinsip Demokrasi menurut LymanTower Sargent

 Keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan politik

 Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara

 Tingkat kebebesan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh                       warganegara. 

 Suatu sistem perwakilan.

 Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. 

Menuju Masyarakat Madani

 Proses menuju demokrasi dinamakan demokratisasi.

 Demokratisasi menjadi jalan keluar dari otoriritarianisme karena mengembalikan               hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial-               budaya.

 Demokratisasi mengarah pada keberadaan masyarakat madani. 

 Apakah masyarakat madani itu? 

Pengertian Masyarakat Madani

 Menurut Nurcholis Madjid

Merujuk pada semangat dan pengertian civil society yang berarti masyarakat sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik. 

 Riswandha Imawan

Masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi

 Masyarakat Madani merupakan masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. 

 Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Indikator suatu masyarakat dikatakan sebagai masyarakat madani

 Sikap partisipatif

 Otonom

 Tidak bebas nilai

 Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non dominatif (plural)

 Termanifestasi dalam organisasi. 

Karakteristik Masyarakat Madani

 Free Public Sphere

 Demokratis

 Toleran

 Pluralisme

 Keadilan Sosial 

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi

 Pemilihan umum dapat dilakukan dalam dua cara:

 Cara langsung : pemilihan langsung, pilkada, pilpres, dll

 Cara bertingkat: rakyat memilih wakil. Wakil yang akan memilih seseorang sebagai perwakilan rakyat. 

Sistem Pemilihan Wakil Rakyat Secara Langsung

Sistem Distrik: Berdasarkan letak geografis. Satu kesatuan geografis memiliki satu wakil di parlemen. Keuntungan sistem ini:

 Hubungan yang lebih erat antara rakyat dan wakilnya. 

 Cenderung mengarah pada koalisi.

 Kecenderungan membuat partai baru kecil dan terjadi penyederhanaan partai secara alami. 

 Lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas.

Kelemahahan sistem ini: 

 Kurang memperhatikan partai-partai kecil.

 Ada kecenderungan wakil lebih mementingkan daerahnya. 

 Biasanya kurang efektif bagi suatu masyarakat heterogen.  

Sistem Proporsional adalah presentasi kursi di DPR dibagi setia partai politik sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu di daerah pemilihan. 

 Keuntungan sistem ini adalah dianggap lebih demokratis dan lebih representatif. 

 Kelemahana sistem ini adalah:

 Mempermudah fragmentasi.

 Memperbesar perbedaan. 

 Memberikan peranan atau kekuasaan yang sangat kuat kepada pemimpin partai. 

 Sulit tercapai mayoritas.

Sistem Gabungan adalah sistem yang menggabungkan sistem distrik dengan proporsional. 

Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari

 Menjunjung tinggi persamaan. 

 Menjaga Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

 Membudayakan sikap bijak dan adil. 

 Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.

 Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Gak susah kan? Jelas mudah if students pay their attention. Otak siswa itu jelas masih fresh, gak kayak noona kebanyakan stalker IG-nya artes2 ini. Haha. Yang penting mau mendengarkan. Itu intinya *teteuup*. 

Setelah menyelesaikan materi, saatnya apa? Iyes, tugas! Tugas ini sekaligus sebagai trik karena waktu untuk membahasnya terlalu banyak. Jadi dengan bikin tugas ini, saya harap siswa lebih menghemat banyak waktu dan tentu saja, ada variasi dalam pembelajaran. 

Tugas

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Bagi kelompok menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok membuat makalah mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia:

 Demokrasi Liberal  (Orde Lama Tahun 1950-1959)

 Demokrasi Terpimpin (Orde Lama Tahun 1959-1965)

 Demokrasi Pancasila (Orde Baru)

 Demokrasi pada Pemerintahan Presiden BJ. Habibie. 

 Demokrasi pada pemerintahan Presiden K.H. Abdurahman Wahid

 Demokrasi pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. 

 Demokrasi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

 Demokrasi pada pemerintahan Joko Widodo.

Setelah selesai menyusun makalah, siswa saya minta presentasi. Dan tadaaaa...satu materi terselesaikan!